WEDA — Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, terpilih sebagai salah satu dari tiga kabupaten/kota terbaik dalam pelayanan kontrasepsi pada momentum Hari Kontrasepsi Sedunia 2026. Dua daerah lainnya berasal dari 
wilayah Semarang dan Jambi.
Sehubungan dengan capaian tersebut, Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Djumadil, S.I.P., mengikuti dialog melalui telekonferensi dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., Rabu (7/10/2026).
Dialog tersebut menjadi ruang bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk memaparkan capaian pelayanan keluarga berencana sekaligus kebijakan daerah yang mendukung pembangunan keluarga. Dalam kesempatan itu, Ahlan menyampaikan program unggulan daerah, termasuk pelayanan kesehatan gratis dan bantuan sosial bagi keluarga, serta perkembangan pelayanan KB di Halmahera Tengah.
Terpilihnya Halmahera Tengah menempatkan pelayanan kontrasepsi daerah ini dalam perhatian nasional. Capaian tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat karena pelayanan kontrasepsi berkaitan dengan akses pasangan terhadap informasi dan layanan untuk merencanakan kehamilan serta kehidupan keluarga.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menteri Wihaji menekankan bahwa keluarga berencana mencakup kesiapan keluarga menghadapi masa depan, termasuk pengasuhan anak, kesehatan reproduksi, dan kondisi ekonomi keluarga. Perencanaan keluarga membutuhkan keterlibatan pasangan serta akses informasi yang dapat dipahami oleh seluruh kelompok masyarakat.
Pandangan tersebut memberikan konteks bagi capaian Halmahera Tengah. Keberhasilan pelayanan perlu dilihat bersama manfaat yang diterima masyarakat: kemudahan mengakses layanan, kecukupan informasi sebelum menentukan pilihan kontrasepsi, serta tersedianya pendampingan sesuai kebutuhan.
Bagi pemerintah daerah, momentum ini menjadi pijakan untuk memperkuat kerja sama antara Dinas P2KBP3A, Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, penyuluh KB, dan pemerintah desa. Kesinambungan koordinasi diperlukan agar pelayanan tetap menjangkau masyarakat setelah rangkaian kegiatan nasional berakhir.
Dialog Ahlan Djumadil dengan Menteri Wihaji juga membuka ruang untuk menghubungkan kebijakan pembangunan keluarga di tingkat pusat dengan kebutuhan daerah. Dukungan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial dapat memperkuat pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana atau Bangga Kencana.
Capaian sebagai salah satu dari tiga kabupaten/kota terbaik menjadi modal bagi Halmahera Tengah untuk menjaga keberlanjutan pelayanan. Ukuran keberhasilan berikutnya adalah sejauh mana masyarakat dapat terus memperoleh pelayanan kontrasepsi yang mudah dijangkau, bermutu, dan sesuai dengan pilihan serta kebutuhan keluarga.
Comment